Pembangunan Negara Berkembang

Paradigma pembangunan

Dalam pembangunan, terdapat banyak paradigma. Seiring berjalannya waktu dan adanya tantangan-tantangan, paradigma yang dianut dalam sistem internasional bergeser. Paradigma pembangunan yang pertama adalah Washington Consensus yang diperkenalkan pada tahun 80an. Washington Consensus merupakan satu set instrumen dan kebijakan ekonomi yang digagas oleh institusi-institusi internal di Washington untuk negara berkembang. Washington Consensus berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dipandu oleh mekanisme pasar. Selanjutnya keberhasilan pembangunan menurut paradigma ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara hanya memiliki peran yang sedikit dalam ekonomi dan sebagai pendukung mekanisme pasar. Peran negara diantaranya adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengendalikan inflasi dan defisit fiskal, membuka pasar untuk modal dan perdagangan internasional, serta privatisasi dan deregulasi.

Structural Adjustment Programmes (SAPs) merupakan salah satu kebijakan yang muncul dari institusi-institusi Bretton Woods. SAPs merupakan suatu kebijakan untuk melibatkan negara-negara berkembang ke dalam ekonomi liberal global dengan merekonstruksi lingkungan ekonomi di negara-negara berkembang. Untuk merekonstruksi lingkungan ekonomi negara berkembang, negara berkembang diminta untuk menerapkan kebijakan penghematan fiskal, melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, dan liberalisasi perdagangan. SAPs dapat mengatasi masalah defisit neraca pembayaran dan inflasi dengan menerapkan budget discipline, membuka perekonomian negara terhadap asing, serta liberalisasi pasar. Selain masalah-masalah tersebut, negara berkembang tentu tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan. Menurut penganut kebijakan ini, kemiskinan di negara berkembang akan dapat berkurang ketika negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

SAPs dianggap kurang berhasil dalam mengatasi masalah perekonomian negara-negara berkembang sehingga muncul paradigma lain yaitu The Post Washington Consensus. Paradigma ini masih meyakini bahwa liberalisasi merupakan cara yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pasar merupakan faktor utama, namun paradigma ini juga menekankan hubungan antara negara dan pasar. Negara memiliki peran yang cukup signifikan dalam paradigma ini. Peran negara adalah mengatur sistem keuangan untuk mengontrol arus modal, perbankan, dan agar lebih banyak investasi. Untuk menunjang perkonomian, negara menyediakan infrastruktur, teknologi, dan layanan sosial bagi masyarakatnya.

Paradigma selanjutnya adalah Comprehensive Development Framework (CDF). Paradigma ini tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi namun juga dimensi politik dan sosial. Terdapat elemen-elemen penting dalam CDF, pertama CDF adalah strategi pembangunan yang mengkombinasikan ekonomi, politik, dan sosial. Kedua, CDF merupakan strategi pembangunan berbasis negara yang memberikan akses bagi para stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam formulasi dan implementasi program pembangunan. Ketiga, memperkuat partnership antara pemerintah dan agensi pembangunan internasional. Keempat, CDF bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam CDF, partnership external dan internal merupakan hal yang penting. Partnership external antara negara dan institusi internasional sedangkan internal dilakukan antara negara, masyarakat, dan orang-orang miskin.